BLT Ditolak?

Ada Kepala Daerah yang menyatakan menolak program bantuan langsung tunai (BLT). Alasannya beraneka rupa. Kalau disarikan, argumentasi penolakan adalah karena BLT “merepotkan” di lapangan. Juga karena BLT dianggap mempunyai efek kurang baik di masyarakat.


Tidak setuju dengan program BLT adalah hal yang biasa saja. Setiap warga negara mempunyai hak individual untuk menyatakan pendapatnya terhadap semua kebijakan pemerintah, termasuk menyatakan tidak setuju. Itulah konsekuensi dari terbukanya ruang demokrasi.
Yang hemat saya perlu dicermati adalah kalau yang menolak adalah kepala daerah. Jika yang menyampaikan adalah pengamat, aktivis LSM, mahasiswa atau “orang-orang bebas” lainnya, hal itu adalah yang lumrah semata. Tidak aneh. Yang agak mengherankan adalah kalau itu diungkapkan oleh kepala daerah.
Pertama, kebijakan BLT adalah “kebijakan darurat”, yakni untuk menolong golongan rakyat miskin. Kelompok ini adalah yang relevan dibela dengan pertolongan langsung, ibarat “memberi ikan”. Kurang manjur jika ditolong dengan jalan “memberi kail”.
BLT memang harus diluncurkan sebagai kompensasi kepada rakyat yang tidak beruntung. Mereka memang membutuhkan. Bukan kebijakan yang terbaik, jika situasi normal. Tetapi dalam situasi yang “darurat”, jalan terbaik yang ada hanyalah BLT. Di luar itu, tidak ada jaminan bisa dirasakan faedahnya secara langsung oleh rakyat miskin.
Tetapi kita setuju bahwa program pemerintah untuk “memberi kail” juga harus berjalan lebih luas, lebih besar dan lebih efektif. Karena itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain, mutlak diupayakan secara lebih baik.
Kedua, dari sudut relasi pemerintahan, antara pusat dan daerah, lazimnya kebijakan pemerintah pusat sudah seharusnya dilaksanakan oleh seluruh jajaran, sampai tingkatan terbawah. Salah satu tugas yang musti dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah adalah apa yang telah menjadi garis kebijakan pemerintah pusat.
Kepala daerah, apapun latar belakang partainya, kepentingan politiknya, dan selera pribadinya, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Itulah yang disebut garis pemerintahan.
Jika sekedar menolak, agak sukar dibedakan dengan kurang peduli dengan rakyat miskin di daerahnya. Yang justru lebih baik adalah jika malah ditambah alokasinya dari APBD. Kalau urusan rakyat miskin hanya ditanggapi dengan komentar menolak, kita layak khawatir sang kepala daerah malah bisa menuai protes dari rakyatnya sendiri. Tentu itu tidak kita harapkan. Wallahu a`lam