“Jadi Presiden Dulu Lah...”

Satu hal yang membuat kami, sebagai perangkat Presiden, nyaman dalam menjalankan tugas, adalah karena Presiden SBY orang yang selalu bekerja berdasarkan sistem. Artinya, beliau adalah seorang konstitusionalis, dan menghormati undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Dalam bahasa populernya, orang “yang lurus-lurus aja.”
Kalau semua lembaga negara dan pejabat negara menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundangan, rasanya kita tak perlu risau, pasti negara akan maju. Karena dari segi sistem dan aturan hukum, boleh dikata semua sudah tersedia, walau mungkin belum sempurna betul. Tapi kita tak perlu menunggu kesempurnaan untuk bertindak secara benar. Karena kita manusia, bukan malaikat, bukan pula Tuhan.
Begitu pula dalam pencalonan pejabat negara, misalnya yang sedang ramai saat ini, yaitu calon Gubernur Bank Indonesia. Undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa Gubernur BI “diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.” Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Gubernur BI pun telah dinyatakan dengan tegas dalam UU, yaitu: a) warga negara Indonesia; b) memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi; c) memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Yang menarik, tidak ada tercantum dalam UU bahwa salah satu atau semua calon harus “orang dalam” BI.

Kolom Kilometer 0,0
Jakarta | Senin, 03 Mar 2008

by : Andi A. Mallarangeng


Presiden SBY telah menunaikan tugasnya dengan mengusulkan dua orang calon, yang menurut penilaiannya adalah yang terbaik sekarang ini, sesuai dengan persyaratan UU. Nah, tugas DPR lah untuk menguji apakah kedua calon tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan, sekaligus kecakapannya untuk mengemban tugas sebagai Gubernur BI. Dewan juga bertugas untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Untuk keperluan itu, Dewan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon.
Apakah DPR berhak menolak kedua calon? Tentu saja, kalau Dewan mempunyai alasan yang kuat untuk menolaknya, yaitu kegagalan semua calon memenuhi persyaratan UU. Tentunya berdasarkan fit and proper test yang dilakukan Dewan. Menjadi janggal jika kedua calon belum menjalani fit and proper test tapi Dewan langsung menolaknya begitu saja. Sama saja menghakimi mereka tanpa “proses hukum.”
Adalah biasa dalam demokrasi jika ada orang yang berpendapat bahwa “si ini” atau “si itu” pantas diusulkan sebagai calon Gubernur BI. Tapi harap diingat, pada akhirnya Presidenlah yang mencalonkan. Bukan yang lain. Menolak kedua calon hanya karena calon yang “dijagokannya” tidak diusulkan oleh Presiden sama saja ingin mencampuri kewenangan Presiden dalam mencalonkan.
Sementara itu, Presiden SBY sama sekali tidak berniat mencampuri kewenangan DPR untuk melakukan fit and proper test terhadap kedua calon. Apapun hasilnya akan diterima oleh Presiden.
Inilah yang dinamakan sistem checks and balances dalam demokrasi. Masing-masing lembaga negara menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundangan yang berlaku. Menciptakan keseimbangan tapi tak saling mencampuri. Presiden mencalonkan, DPR melakukan fit and proper test. Apa pun hasilnya diterima oleh Presiden. Dalam pada itu, jajaran BI tetap menjalankan tugasnya secara profesional, dan tak perlu terlibat dalam urusan pencalonan maupun fit and proper test.
Negeri ini terasa lebih indah jika semua pihak menjalan tugas dan saling menghargai fungsi masing-masing. Tapi jika sudah dijelaskan begini, dan masih juga ada yang mau mencampuri kewenangan Presiden dalam mencalonkan, hanya ini yang bisa saya katakan: “Jadi Presiden dulu lah...”