Gubernur BI dan Kepentingan Bangsa

Pimpinan DPR akhirnya mengirim surat penjelasan tentang penolakan calon gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Presiden. Soalnya, isinya tidak memadai sebagai penjelasan. Isi surat itu jawaban yang tidak menjawab, penjelasan yang tidak menjelaskan.



Penjelasan yang benar-benar jelas tentang alasan penolakan itu bukan saja dibutuhkan oleh Presiden yang diwajibkan mengajukan calon baru, tapi juga dihajatkan oleh publik dan bahkan calon yang ditolak.
Tetapi sudahlah. Toh DPR sudah mengirimkan surat balasan kepada Presiden. Meskipun isinya tidak memadai, Presiden SBY sudah memutuskan mengirim calon baru. Bahkan, tidak dijawab dan dijelaskan sekalipun, Presiden tetap mengirimkan calon baru. Untuk apa? Demi kepentingan nasional, menjaga harmoni hubungan dengan DPR, dan yang lebih mendasar agar tidak terjadi kekosongan gubernur BI yang bisa merugikan bangunan ekonomi nasional dan kepentingan rakyat.
Yang pokok bagaimana BI tetap bekerja pada tugas pokoknya, siapa pun gubernurnya. Untuk itu, harus dihindarkan politisasi gubernur BI. Juga dijauhkan proses pemilihan dari faktor X yang bisa mengekalkan munculnya perkara baru, menyusul perkara yang sekarang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kehormatan DPR. Kredibilitas BI harus dijaga dan diamankan dari hal-hal yang bisa mengguncang citranya.
Karena itu, sikap apriori harus disudahi. Apalagi kalau konteksnya soal personal atau untuk kepentingan politik jangka pendek, misalnya pemanasan menuju 2009. Terlalu mahal urusan gubernur BI, pimpinan institusi yang mestinya profesional dan mandiri, ditarik-tarik ke wilayah politik. Apalagi politik yang tidak obyektif, sempit, berjangka pendek, dan apriori. Ongkosnya akan ditanggung ekonomi nasional kita, dan tentu rakyat banyak yang sebagian tengah menghadapi kesulitan.
Sangat baik bagi masa depan bangsa jika semua lembaga bekerja tegak-lurus pada tugas pokok dan fungsinya, serta jernih dan proporsional melihat dan memutuskan sesuatu. Meskipun klasik, kita perlu mengingat kembali: kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai, golongan, apalagi pribadi-pribadi. Wallahu a`lam