Golput

Bagaimana status golongan putih (golput) dalam demokrasi? Tentu saja tergolong perkara halal. Memilih atau tidak memilih adalah pilihan terbuka. Golput adalah pilihan untuk tidak memilih. Karena itu, basisnya adalah hak politik individu yang merdeka.


Di Indonesia pun, memilih atau tidak memilih dijamin oleh ketentuan undang-undang. Berbeda dengan demokrasi-pemilu gaya Australia misalnya. Di negeri Kanguru itu, memilih justru menjadi kewajiban yang berkonsekuensi denda. Boleh saja orang memilih jalan golput, tetapi kena denda. Di negeri kita, golput bahkan merdeka untuk disosialisasikan dan dikembangbiakkan. Para penganjur golput pun acap kali dinilai sebagai pegiat demokrasi, dan jarang dianggap sebagai pengkhianat demokrasi.

Secara kuantitatif, Pemilu 2004 angka golput meningkat. Jika pada pemilu pertama zaman reformasi, 1999, tingkat partisipasi menembus angka fantastik 96 persen, pada pemilu legislatif tahun 2004, angka partisipasi menurun menjadi 84 persen. Bahkan pada pemilu presiden tahun itu menjadi 78 persen.

Namun demikian, angka 84 persen bukan pertanda bahkan kualitas pemilu, termasuk legitimasinya, lebih rendah ketimbang angka 96 persen. Sama halnya dengan angka 78 persen tidak bisa dijadikan dasar konklusi untuk menilai berlegitimasi ringkih. Mengapa? Karena memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Datang ke TPS adalah hak dan berlibur sekalipun ketika hari pemungutan suara tidak bisa dihalangi.

Golput baru akan menjadi perkara, jika melewati ambang batas, misalnya 50 persen. Meskipun tingkat partisipasi di bawah 50 persen tidak menggagalkan keabsahan pemilu, tetapi "nilai rasa" pemilu menjadi berkurang. Legitimasi faktual juga terasa agak kering.

Apakah pemilu tahun 2009 angka golput akan melejit? Jika pilkada-pilkada dijadikan acuan, agaknya kecenderungan golput akan bertambah. Apalagi tata cara pemberian suara pada Pemilu 2009 telah berubah: dari mencoblos menjadi memberi tanda. Jika hal ini tidak disosialisaikan sampai pada taraf pemilih menjadi "terampil", bisa menjadi faktor penambah angka golput. Belum lagi dengan kampanye pesimisme yang belakangan dikembangkan oleh beberapa pihak sebagai alat pukul politik terhadap pemerintah. Bisa jadi, mereka tidak sadar bahwa golput dengan mudah tumbuh di atas lahan pesimisme.

Karena itu, agak disayangkan jika tokoh sekelas Gus Dur, juga mengancam akan menganjurkan golput jika kalah dengan Muhaimin di pengadilan (Mahkamah Agung). Karena merasa dikalahkan (oleh faktor intervensi politik), Gus Dur berniat membiakkan golput. Memilih untuk golput adalah hak, tetapi menganjurkan golput karena "marah" atau tidak bisa menerima hasil dari proses hukum adalah tindakan yang kurang elok.

Apa pun hasil putusan MA terhadap perkara perselisihan antara Gus Dur dan Muhaimin (keponakan, anak didik, pengagum), kita harapkan tidak menjadi faktor yang menyebabkan munculnya kampanye golput. Menerima putusan hukum adalah kultur taat asas yang bernilai tinggi dalam sistem demokrasi, sekalipun dalam posisi kalah.

Tetapi, jika ingin tidak ada yang kalah atau menang, masih ada waktu untuk menyelesaikannya secara "adat", model kekeluargaan. Sebagai paman dan keponakan, amat bisa dirunding dengan santai di beranda mushala, sambil menyeruput kopi pagi. Wallahu a'lam.