Syahrul Temui Wapres Kalla

Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di kediaman dinas wapres Jl Diponegoro, Jakarta Selatan, Selasa (25/12) malam.
Syahrul didampingi dua adiknya, Nanna dan Irman Yasin Limpo, serta kerabat dekatnya, Andi Darussalam Tabusalla. Syahrul cs tiba di kediaman wapres sekitar pukul 21.05 WIB.


Rabu, 26-12-2007

Amin Juga Dijadwalkan Bertemu ; Kalla Persilakan KPU Ajukan PK ke MA; DPRD Belum Bahas Surat Penetapan KPU; Partai Pendukung Asmara Desak KPU Laksanakan Pilkada Ulang

Jakarta, Tribun - Pertemuan berlangsung hingga pukul 22.15 WIB.

Koordinator Bidang Media Staf Khusus Wapres, Muhlis, yang dikonfirmasi via telepon selularnya membenarkan pertemuan tersebut.
Namun, dia tak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam 10 menit. Syahrul dan Irman belum berhasil dikonfirmasi terkait dengan pertemuan tersebut. Telepon selular keduanya yang dihubungi berkali-kali tidak dijawab.

Kader
Sebelumnya, Muhlis menjelaskan posisi Kalla sebagai wapres yang tetap netral dalam Pilkada Sulsel. Kalla tidak ingin masalah pilkada di Sulsel diselesaikan lewat jalan kekerasan. "Siapa pun yang menang, keduanya adalah kader Golkar," kata Muhlis mengutip Kalla.
Kalal juga diagendakan akan bertemu dengan kandidat Gubernur Amin Syam dan pasanganny Mansyur Ramly (Asmara) yang mememangkan gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Agung (MA).
"Saya belum tahu kapan agenda pasti Pak Amin dan Mansyur bertemu Pak Wapres. Tapi sepertinya dalam waktu dekat ini," kata Muhlis.
Juru Bicara Asmara Hidayat Nahwi Rasul mengaku belum mendapat pemberitahuan soal rencana pertemuan Amin atau Mansyur dengan Kalla.
"Belum ada surat atau pun pemberitahuan lewat telepon. Tapi kalau diminta datang, Isnya Allah Pak Amin atau Pak Mansyur akan menghadap beliau (Kalla)," kata Hidayat.
Muhlis menjelaskan, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kalla memang mengantar duet Asmara mendapat tiket pilkada.
Namun, hasilnya tergantung kepada Asmara dan koalisi lainnya. Sedangkan sebagai wapres, Kalla harus dalam posisi netral.

Hargai Demokrasi
Kalla meminta kontestan pilkada menghargai demokrasi. Bila ada sengketa hasil pilkada maka sebaiknya melalui jalur hukum, yakni MA dan apapun keputusan MA harus dihormati.
Kalau pun KPU tidak puas dengan keputusan MA dipersilahkan melalui jalur hukum, yakni peninjauan kembali (PK).
"Jadi jangan dianggap wapres tidak netral atau mengintervensi MA, sebab beliau (Kalla) berposisi netral," kata Muchlis
Kalla mengemukakan bukti netralitasnya pada saat kampanye lalu. Kalla meminta masyarakat Sulsel memilih sesuai hati nurani. Ia juga rela fotonya digunakan oleh semua kandidat untuk bersosialisasi.
Pada kampanye lalu, baik Amin maupun Syahrul menggunakan sama-sama memajang foto Kalla untuk sosialisasi ke publik. Kalla juga telah menyampaikan kepada seluruh kader Golkar soal kedekatannya dengan Syahrul.

Pendukung Asmara
Partai pengusung dan pendukung pasangan Asmara mendesak KPU Sulsel segera mengeksekusi keputusan MA yang memerintahkan pilkada ulang di Kabupaten Bone, Gowa, Bantaeng, dan Toraja.
Hal tersebut disampaikan para elite pendukung Asmara saat jumpa pers di Makassar, kemarin. Elite partai yang hadir di antaranya Moh Roem, Pangerang Rahim, Marzuki Wadeng, Hidayat Nahwi Rasul (Golkar), Andi Akmal Pasluddin (PKS), Haidar Majid (Demokrat), Amir Mahmud (PKB), Arfat Rasyid (PKPI), Tajuddin Renreng (PKPB), Gajahmada Hardin (PDP), dan Philipus Palulungan (Pelopor).
Mereka juga meminta KPU tidak melanjutkan pengiriman surat penetapan pasangan Sayang ke DPRD. Mereka mengemukakan pendapatnya secara bergantian.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Asmara Moh Roem berharap agar KPU segera melaksanakan keputusan MA secepatnya karena keputusan MA bersifat final dan mengikat.
Selain itu, partainya dan partai pengusung lain siap menyukseskan pilkada ulang dan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Asmara.

Fraksi DPRD
Terkait dengan dikirimnya hasil rekap pilkada dan penetapan pasangan Sayang, Ketua Bappilu PKS Sulsel Akmal Pasluddin berharap agar pimpinan DPRD tidak ceroboh mengambil keputusan melanjutkan rekomendasi tersebut ke mendagri karena dapat berdampak buruk.
Pasalnya, dengan adanya keputusan MA maka proses tahapan pilkada belum bisa dilanjutkan sebelum KPU mengeksekusi perintah MA untuk melaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten.
Di DPRD, PKS juga menolak rencana pimpinan DPRD Sulsel yang akan mengirim SK KPU ke mendagri karena melanggar mekanisme di DPRD. Selain itu, adanya keputusan MA yang belum dijalankan KPU.
"Kami juga mencurigai ada oknum pimpinan DPRD yang meminta sekretaris DPRD (Sekwan) Abdul Kadir masuk kantor padahal hari ini masih hari libur," katanya.
Unsur pimpinan DPRD Sulsel terdiri atas Agus Arifin Nu'mang (ketua, Golkar), Ashabul Kahfi (wakil ketua,PAN), Surya Darma (wakil ketua, PKS), dan Zainal Abidin (wakil ketua, PDK).
Agus juga adalah wakil gubernur terpilih, sedangkan Ashabul dan Zaenal adalah pendukung duet Sayang. Satu- satunya pendukung Asmara di unsur pimpinan dewan adalah Surya Darma.

Belum Dibahas
Terkait surat KPU ke DPRD Sulsel soal petepan Sayang sebagai pasangan kepala daerah terpilih, Kahfi mengatakan hal tersebut belum dibahas di dewan.
Surat tersebut sudah disampaikan langsung oleh salah seorang pejabat di Sekretariat KPU Sulsel kepada Sekwan DPRD Sulsel.
"Besok (hari ini) kita memang ada agenda rapat tapi bukan membahas surat KPU. Mungkin kalau diagendakan, nanti tanggal 27 atau 28 Desember," kata Kahfi.

Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com

Hotline SMS untuk berlangganan Tribun
Timur edisi cetak: 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555) (opi/rex/bie)