Mulai Januari, Camat-Lurah Pungli Dicopot

Makassar, Tribun - Sebesar 70 persen pengaduan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kota Makassar adalah keluhan sikap aparat pemerintahan, terutama camat dan lurah, yang suka melakukan pungutan liar (pungli). Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin menegaskan larangan pungli oleh aparatnya.


"Saya warning dari sekarang. Tidak boleh ada lagi pengaduan yang mengeluhkan sikap aparat yang suka pungli. Terutama untuk camat dan lurah, mulai Januari 2008 tidak boleh ada lagi yang pungli!," tegas Ilham dalam jumpa pers hasil evaluasi kinerja 2007 di Balaikota Makassar, Jumat (28/12).
Seluruh biaya pengurusan perizinan atau administrasi kependudukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang mengaturnya. Jika ada warga yang merasa dipalak oleh aparat kecamatan atau kelurahan, Ilham mengimbau melaporkan kepadanya.
Camat dan lurah sebenarnya sudah tidak punya alasan untuk pungli. Sebelumnya, aparat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu selalu mengeluhkan biaya operasional, seperti pembayaran telepon dan listrik. Tapi sejak tahun lalu, pemerintah kota sudah menyisihkan dana bantuan operasional.
Total dana yang dibagikan sekitar Rp 3,5 miliar. Setiap kelurahan mendapatkan antara Rp 21,6 juta-Rp 74 juta. Dana yang akan dibagikan itu berasal dari dua komponen, yaitu Rp 1,5 miliar dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Rp 2 miliar dari pajak daerah lainnya.
Bukan hanya lurah, tahun 2008 ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) juga sudah mendapatkan insentif. Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar untuk sekitar 4.000 ketua RT dan 600 ketua RW.
Dengan anggaran Rp 5,8 miliar itu, setiap ketua RT mendapatkan Rp 50 ribu per bulan sedangkan ketua RW mendapatkan Rp 75 ribu per bulan. Dengan insentif itu pula diharapkan kinerja ketua RT dan RW sebagai pembantu pemerintah dapat lebih optimal dan juga tidak memalak warganya.
"Sudah diberi dana bantuan operasional dan insentif masih pungli, itu kebangetan. Kalau terus melakukan hal seperti ini tentu akan memperburuk citra pemerintahan. Sudah diberi peringatan masih terus melakukan, saya bisa copot," tegas Ilham lagi.

Evaluasi 2007
Secara umum, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan sebagian besar program kendati masih banyak yang belum selesai dan kelemahan di sana sini.
Program pengobatan dan kesehatan gratis misalnya sudah dilaksanakan meski masih terbatas pada beberapa tempat.
Persoalan yang banyak muncul adalah pelayanan pemerintah. Persoalan tersebut yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Bukan hanya masalah maraknya pungli akan tetapi juga kualitas pelayanan. Aparat seringkali tidak ramah dan bertele-tele.