MA dan Pilkada Ulang

MARI sejenak kita mendinginkan hati dan pikiran. Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan dilakukan Pemilihan Gubernur (Pilgub) ulang di Kabupaten Bone, Gowa, Bantaeng, dan Tana Toraja mengundang berbagai reaksi. Protes dan unjuk rasa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Keputusan tersebut dinilai aneh, malah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum, Adnan Buyung Nasution mengatakan keputusan itu melanggar hak konstituen.Suara yang menyatakan putusan hakim keliru, terus mengalir.



Senin, 24-12-2007



MA hanya mempunyai wewenang memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang. Itu pun hanya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditemukan kecurangan. Pemilihan ulang baru dilakukan, apabila di wilayah tersebut terjadi bencana alam dan huru-hara yang mengakibatkan surat suara hilang, rusak, atau terbakar. MA tidak mempunyai wewenang memutuskan pemilihan ulang, terlebih di wilayah yang tidak terjadi apa-apa.

Tapi MA tentu punya keputusan. Lembaga ini mempunyai pertimbangan dan alasan yang cukup kuat sehingga menjatuhkan keputusan tersebut. Kita masih memercayai independensi MA yang menentukan keputusan dengan teramat agung. MA dalam keputusan ini tentu tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sekali lagi, MA mempunyai pandangan sendiri.

Dengan keputusan MA tersebut, berarti “memperpanjang” masa Pilgub di Sulsel. Tujuan dari keputusan itu adalah rasa keadilan. Dapat dimaklumi bila ada pihak yang merasa dirugikan lantas meminta pertimbangan dan keputusan MA. Siapa pun warga negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama menyangkut hukum.

MA sudah melaksanakan kewajiban, mengambil suatu keputusan terhadap persoalan yang dilimpahkan ke lembaga itu. MA berkewajiban dan berwewenang menyelesaikan perkara yang dilimpahkan, termasuk Pilkada.

Tapi MA juga mempunyai batas wewenang. Tentu dalam hal ini undang-undang yang menyangkut persoalan perkara yang diajukan. MA juga harus tunduk pada peraturan yang sudah ditetapkan di mana MA dibatasi untuk mengambil keputusan yang lebih jauh. Termasuk keputusan pemilihan ulang di suatu wilayah.

Keputusan ini berarti proses pemilihan di wilayah yang ditunjuk akan diulang. Praktis – bila mengacu keputusan tersebut-- semua tahapan akan diulang: pendataan pemilih, pendaftaran, visi-misi, kampanye, dan seterusnya. Atau langsung dilakukan pemilihan? Keputusan tersebut yang perlu lebih dipertajam dan tentu agar lebih jelas.

Banyak pihak, seperti yang tertulis di media massa, menilai keputusan MA tersebut mencederai demokrasi. Kesalahan yang dilakukan oleh lembaga itu adalah memutuskan Pilgub ulang di sejumlah kabupaten. Bila berdasarkan peraturan, ini adalah keputusan yang tidak pernah terjadi di tanah air.

Kita jangan sampai menarik kesimpulan: sesungguhnya putusan hukum selalu mempunyai kepentingan. Sesungguhnya kita masih mempercayai MA. Kita percaya orang-orang yang duduk di lembaga agung tersebut. Maka kita, mari melihat dan memaknai semua ini dengan hati dan pikiran yang dingin. (Fajar)