Ada Hening di Kantor Presiden?

Acara-acara presiden yang resmi selalu bersifat publik. Artinya publik bisa tahu apa saja agenda presiden, apa persoalan yang dibahas, dengan siapa ia bertemu, kapan, dan di mana. Biasanya melalui wartawan yang setiap hari meliput kegiatan presiden di kantor presiden atau di mana pun presiden berada. Ada acara yang bersifat tertutup, tetapi banyak pula acara yang dapat diikuti oleh para wartawan dari awal sampai akhir. Hampir setiap acara presiden diikuti dengan konperensi pers yang dilakukan oleh tamu presiden, menteri atau pejabat negara lainnya, juru bicara presiden, ataupun presiden sendiri. Ini bentuk akuntabilitas publik dalam kegiatan sehari-hari presiden.


Senin, 19 November 2007

Dr. Andi A.Mallarangeng, dikutip dari harian Jurnal Nasional
Dikutip oleh irsal di www.presidensby.info



Banyak ragam kegiatan presiden sehari-hari. Mulai dari sidang kabinet, menerima tamu negara, pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat, membuka dan memberikan sambutan untuk berbagai macam acara. Melantik pejabat-pejabat negara, mulai dari menteri kabinet sampai anggota komisi negara, juga merupakan kewajiban presiden. Belum lagi acara-acara yang dilakukan di berbagai daerah , atau meninjau langsung aktivitas pelayanan masyarakat di Ibukota.

Pendek kata, hari-hari presiden penuh dengan kesibukan menjalankan tugas negara. Pagi, siang, sore, malam, setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Presiden SBY memang biasa dan senang bekerja keras, dan alhamdulillah kondisi kesehatannya sangat baik.

Ada juga acara presiden yang bersifat intern seperti rapat dengan staf, kapan saja presiden memerlukannya. Ada juga pertemuan dengan tokoh-tokoh partai politik di luar jam kerja. Bagaimana pun, Presiden SBY juga harus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh partai agar kerja pemerintahan dapat dilakukan dengan baik. Tanpa dukungan politik yang kuat, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus.

Ada hari di mana keheningan lebih terasa di kantor presiden. Tapi jangan terkecoh, presiden tetap bekerja keras. Pada hari tertentu agenda presiden yang bersifat publik dikosongkan agar presiden bisa mengerjakan urusan surat-surat. Karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Entah mengapa dalam sistem hukum kita begitu banyak hal yang harus ditandatangani sendiri oleh presiden. Bayangkan, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil golongan IVC ke atas harus ditandatangani presiden. Begitu pula keputusan pemberhentian atau pensiunnya. Untuk anggota TNI dan Polri, kenaikan pangkat atau pemberhentian seorang Kolonel atau Kombes ke atas harus pula dengan Keputusan Presiden. Silakan dihitung sendiri.

Belum lagi surat keputusan menyangkut anggota DPR, DPD, MA, BPK, dan lembaga negara lainnya, ataupun komisi negara seperti KPU, KPK, KPI dan sebagainya. Juga soal izin pemeriksaan kepala daerah. Surat menyurat dengan kepala negara sahabat dan lembaga internasional juga perlu dilakukan oleh presiden. Dan banyak lagi.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memberi waktu kepada presiden untuk membaca dan menelaah berbagai rancangan Kepres, Perpres, PP, RUU atau Perpu. Walau rancangan tersebut dipersiapkan oleh menteri atau pejabat negara lainnya, tetapi ketika presiden menandatanganinya maka tanggungjawabnya ada pada presiden. Karena itu, Presiden SBY selalu ingin mengerti benar akan substansi berbagai rancangan keputusan tersebut, sebelum menandatanganinya.

Untuk hal-hal tertentu, presiden bahkan menggelar rapat kabinet untuk meminta pemaparan dari menteri atau pejabat negara terkait. Tidak jarang rancangan itu diminta oleh presiden untuk disempurnakan. Hanya jika presiden merasa puas dengan rancangan tersebut barulah presiden menandatanganinya.